Berita & Informasi

Publikasi

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) UNTUK PEMILIHAN KETUA/FORMATUR DPP INKINDO DKI JAKARTA MASA BAKTI 2022-2026

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya proses Pemilihan Ketua/Formatur DPP INKINDO DKI Jakarta
Masa Bakti 2022-2026, maka dengan ini disampaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 569 (lima
ratus enam puluh sembilan) Anggota. Adapun DPT selengkapnya sebagaimana tercantum dibawah ini
(informasi lebih lanjut akan dikirim via email ke masing-masing Anggota).
Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


DAFTAR PEMILIH TETAP SEMENTARA (DPTS) UNTUK PEMILIHAN KETUA/FORMATUR DPP INKINDO DKI JAKARTA MASA BAKTI 2022-2026

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya proses Pemilihan Ketua/Formatur DPP INKINDO DKI Jakarta Masa Bakti 2022-2026, maka dengan ini disampaikan Daftar Pemilih Tetap Sementara (DPTS) sebagaimana tercantum dibawah ini (informasi detail akan dikirim via email ke masing-masing Anggota). Untuk itu mohon dicermati dan diteliti terkait dengan data yang tercantum didalam DPTS karena data tersebut akan digunakan di dalam proses pemilihan secara e-vote. Jika ada yang belum sesuai atau perlu diperbaiki maka Anggota dapat melakukan perbaikan dan menyampaikan kepada DPP INKINDO DKI Jakarta selambat-lambatnya tanggal 11 Maret 2022.

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


PEMILIHAN KETUA/FORMATUR DPP INKINDO DKI JAKARTA MASA BAKTI 2022-2026

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya proses Pemilihan Ketua/Formatur DPP INKINDO DKI Jakarta Masa Bakti 2022-2026, maka dengan ini disampaikan bahwa bagi Anggota yang memenuhi syarat untuk menjadi ketua DPP INKINDO DKI Jakarta dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh Anggota.

Adapun syarat-syarat untuk menjadi Bakal Calon Ketua/Formatur DPP INKINDO DKI Jakarta Masa Bakti 2022-2026 adalah sebagai berikut:

  1. Merupakan wakil anggota atau wakil pengganti anggota yang tidak kehilangan haknya untuk dipilih dan memilih.
  2. Pernah menjadi DPPH, dengan catatan belum pernah mengundurkan diri pada masa bakti kepengurusan tanpa alasan yang dapat diterima oleh DPP INKINDO DKI Jakarta.
  3. Memiliki sekurang-kurangannya Pendidikan Sarjana (S1) atau setara dan mempunyai integritas, kompetensi, wawasan nasional dan internasional, serta tanggung jawab secara moral.
  4. Menyediakan waktu yang cukup bagi kepentingan organisasi.
  5. Satu perusahaan hanya mengusulkan satu bakal calon Ketua/Formatur.


INKINDO DKI JAKARTA SELENGGARAKAN “TRAINING & WORKSHOP SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)”

Dalam rangka  memenuhi persyaratan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konsultansi Konstruksi, maka DPP INKINDO DKI Jakarta  bekerjasama dengan PT. Sucofindo Prima International Konsultan (SPRINT) menyelenggarakan “Training & Workshop Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)” , tanggal 11-13 Januari 2022, bertempat di ruang pelatihan INKINDO DKI Jakarta, di Jl, Pertani No7, Jakarta Selatan. Ini merupakan pelatihan Batch ke-1 dengan jumlah peserta  20 orang dari  10  perusahaan, sehingga setiap perusahaan diwakili oleh dua orang. 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2021,  tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi,   diamanatkan bahwa Perusahaan Jasa Konsultansi Kontruksi harus memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi terakreditasi.  Sebagaimana diketahui, untuk sertifikasi badan usaha jasa konsultansi konstruksi, INKINDO  sebagai asosiasi terakreditasi  telah membentuk  Lembaga Sertifikasi INKINDO (LSI).


DPP INKINDO DKI Jakarta Menerbitkan Buku Perpajakan Usaha Jasa Konsultansi

KABAR GEMBIRA 
DPP Inkindo DKI Jakarta telah menerbitkan buku Perpajakan Usaha Jasa Konsultansi berisi tentang seputar perpajakan misalnya; 
1. Pajak pribadi 
2. Pajak BU 
3. Pemeriksaan dan keberatan pajak, dll
Disertai contoh-contoh kasus dan pelaporannya. Segera Miliki karena tahun 2021 akan berakhir dan kita harus sudah siap untuk pelaporan pajak tahunan.
Untuk pemesanan hubungi:
Sekertariat Inkindo DKI Jakarta (Dita)
Nomor Handphone 085773421784
Harga buku Rp. 120.000,-
Khusus Anggota INKINDO DKI Jakarta Rp. 100.000,- dengan jumlah 163 Halaman. Pembelian Buku bisa ditransfer melalui rekening BNI cabang Tebet di nomor 0011768470.


Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022

Proyek-proyek  yang dibiayai oleh APBN masih merupakan pasar utama konsultan nasional. Untuk itu, perlu untuk mencermati postur APBN 2022. Berikut ini kami sampaikan:


Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) TA 2022

Proyek-proyek  yang dibiayai oleh APBN masih merupakan pasar utama konsultan nasional. Untuk itu, perlu untuk mencermati postur APBN 2022. Berikut ini kami sampaikan:


Ringkasan Umum Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) Tahun 2022

Kerangka Ekonomi Makro Tahun 20211, disampaikan  dalam buku: “Ringkasan Umum Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) Tahun 2022”, yang disusun oleh Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI 2021, antara lain meliputi :


Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dituangkan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, tanggal 18 Mei 2021.


Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2021

 

Pada tahun 2021 Pemerintah melakukan upaya pemulihan (recovery) sekaligus melakukan reformasi sektoral dan fiskal sehingga tema kebijakan fiskal tahun 2021 adalah “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi”.  Kebijakan fiskal tahun 2021 diarahkan untuk mampu menstimulasi perekonomian agar tumbuh pada level yang cukup tinggi, menggairahkan investasi dan ekspor, mendorong inovasi dan penguatan kualitas SDM, serta mendorong daya saing nasional termasuk melalui transformasi struktural.  Kementerian Keuangan telah menerbitkan kebijakan “Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2021”, seperti dapat dilihat di bawah ini.