Rilis Berita

Permudah Pelaku Usaha, Inkindo DKI Gelar Sosialisasi Sistem OSS

Jakarta, Beritasatu.com - Guna mempermudah pelaku usaha untuk mengurus berbagai perizinan bidang usaha, Dewan Pengurus Provinsi Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (DPP Inkindo) DKI Jakarta, menggelar sosialisasi dan workshop Online Single Submission (OSS) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di The Tribrata, Jakarta Selatan, Selasa (27/8/2019). Kegiatan sosialisasi ini, dihadiri kurang lebih 300 peserta.

Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta, Imam Hartawan, mengatakan, manfaat dari OSS mempermudah izin prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin.

"Perizinan satu pintu ini juga memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua lembaga terkait untuk
memperoleh izin secara aman, cepat dan real time dengan catatan semua persyaratan yang diminta tersedia
dengan baik dan benar. Selain itu, sistem OSS juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha Nomor Induk Berusaha (NIB)," kata Imam Hartawan.

Namun sayangnya, masih ada berbagai kendala dalam proses administrasi pengisian data dalam program OSS yang menghambat para pelaku usaha untuk mendapatkan izin, seperti proses pembuatan akta perusahaan, pihak-pihak yang dapat mengajukan perizinan, struktur kelembagaan OSS, penetapan NIB, pemenuhan komitmen dan bentuk izin usaha lain yang harus diintegrasikan dengan OSS.

Selain itu, juga masih terdapat perbedaan nomenklatur Bidang/Sub Bidang Konsultan dengan Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI) yang juga menghambat registrasi dalam OSS.

"Lewat acara sosialisasi ini, kami berinisiatif menyebarluaskan informasi dan mengoperasikan OSS Versi 1.1 ke seluruh anggota Inkindo DKI Jakarta untuk mendapatkan NIB," ungkap Imam Hartawan.

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bambang Adi Winarso, menyatakan, hal ini sebagai sistem baru dengan perizinan yang terintegrasi dengan banyak kementerian. Diakui masih banyak stakeholder yang belum memahami benar walaupun sudah diluncurkan tahun lalu.

"Memang sebuah aplikasi itu, termasuk aplikasi lain juga memerlukan waktu agar bisa dipahami banyak pihak dan tidak menimbulkan kebingungan para anggotanya. Bila semua terintegrasi dalam satu pintu mengurus perizinan maka tercipta harmonisasi dan proses cara mengerjakannya saling sinkron, tentu menjadi lebih baik. Hal inilah yang diinginkan Presiden sehingga semua jadi lebih baik dan cepat," terang Bambang.

OSS merupakan mekanisme perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Sistem ini telah memiliki payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan
diundangkan pada tanggal 21 Juni 2018.

Ada 107 pasal dan 145 lembar lampiran dalam peraturan yang ditujukan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha di Indonesia.

Sumber : https://www.beritasatu.com/megapolitan/571934/permudah-pelaku-usaha-inkindo-dki-gelar-sosialisasi-sistem-oss